旅行女神 – Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu kunci penting dalam mendorong perkembangan sektor 游客. Melalui informasi yang transparan dan mudah diakses, wisatawan dapat merencanakan perjalanan mereka dengan lebih tenang dan tanpa rasa khawatir. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, dalam acara Forum Keterbukaan Informasi Publik yang berlangsung pada Rabu (11/9/2024).
Sandiaga menekankan bahwa pariwisata merupakan salah satu sektor yang sangat sensitif terhadap isu keamanan dan informasi. Ia menyebutkan, ketika ada berita atau informasi yang tidak terbuka kepada publik, hal itu dapat menimbulkan ketidakpercayaan dan keraguan di kalangan calon wisatawan. Akibatnya, orang bisa mengurungkan niat mereka untuk berwisata karena merasa kurang mendapatkan informasi yang lengkap.
“Informasi publik harus tersedia 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Pariwisata ini sektor yang paling sensitif. Jika ada informasi yang tidak terbuka, orang bisa ragu-ragu untuk berwisata karena merasa tidak memiliki informasi yang memadai. Kita ingin wisatawan merasa aman, nyaman, dan menikmati perjalanan mereka,” ujar Sandiaga dalam forum tersebut.
Lebih lanjut, Sandiaga menegaskan pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). Ia berkomitmen bahwa setiap rupiah yang dikelola kementerian akan dipertanggungjawabkan secara penuh kepada masyarakat. Menurutnya, keterbukaan informasi publik bukan hanya sekadar formalitas, tetapi juga harus menjadi prinsip yang diperjuangkan oleh seluruh pihak.
“Kita ingin keterbukaan informasi publik menjadi esensi utama yang harus diperjuangkan. Memang anggaran Kemenparekraf tidak terlalu besar, tapi tetap, setiap rupiah yang kami kelola harus dipertanggungjawabkan untuk kesejahteraan masyarakat, demi Indonesia Maju menuju 2045,” jelasnya.
Sandiaga juga menyoroti pentingnya transparansi dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kemenparekraf. Menurutnya, sektor usaha dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) sering kali membutuhkan informasi mengenai proses pengadaan tersebut, sehingga transparansi dan akuntabilitas menjadi sangat penting untuk menciptakan tata kelola yang baik.
“Pengadaan barang dan jasa adalah salah satu bagian yang sangat membutuhkan keterbukaan informasi. Banyak pihak, termasuk dunia usaha dan LSM, ingin tahu bagaimana kita menjalankan good governance dalam proses tersebut. Saya yakin upaya keras kita dalam meraih predikat badan publik informatif dari 2021 直到 2023 akan terus kita pertahankan dan tingkatkan di masa depan,” tambah Sandiaga.
Dalam forum yang sama, Donny Yoesgiantoro, Ketua Komisi Informasi Pusat, menyampaikan harapannya agar forum ini bisa menjadi wadah yang optimal untuk meningkatkan layanan informasi kepada masyarakat. Menurutnya, forum keterbukaan informasi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif, terutama dalam hal transparansi pengadaan barang dan jasa.
“Mudah-mudahan forum keterbukaan informasi ini bisa berkontribusi dan mengoptimalkan layanan informasi kepada masyarakat, terutama terkait dengan pengadaan barang dan jasa,” kata Donny.
Keterbukaan informasi publik tidak hanya berdampak positif pada wisatawan, tetapi juga berperan penting dalam menciptakan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dengan adanya keterbukaan dalam hal anggaran, pengadaan barang, dan kebijakan-kebijakan lainnya, masyarakat akan merasa lebih yakin bahwa sektor pariwisata dikelola secara profesional dan bertanggung jawab.
Melalui komitmen yang kuat dari berbagai pihak, termasuk Kemenparekraf dan Komisi Informasi Pusat, diharapkan keterbukaan informasi publik dapat terus ditingkatkan. Hal ini akan mendorong sektor pariwisata Indonesia untuk terus berkembang, memberikan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan, serta mendukung tercapainya tujuan Indonesia Emas 2045.
Dengan keterbukaan informasi yang baik, pariwisata tidak hanya akan memberikan dampak positif bagi ekonomi, tetapi juga meningkatkan citra Indonesia sebagai destinasi wisata yang aman, transparan, dan ramah wisatawan. Ke depan, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mendukung keterbukaan informasi publik akan menjadi fondasi kuat bagi keberlanjutan pariwisata yang berkelanjutan.
